oleh

PW IPNU Riau Pertanyakan Statement Kemenkeu Tentang ‘Pendidikan Komersial’

Pekanbaru:Riaunet.com –Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat.

Dikutip dari tirto.id, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyatakan, tidak semua jasa pendidikan akan dikenakan PPN. Nantinya, jasa pendidikan yang akan dikenai PPN hanyalah yang bersifat komersial jika RUU KUP disahkan.

“Yang namanya jasa pendidikan itu rentangnya luas sekali, dan yang dikenakan PPN tentunya yang mengutip iuran dalam jumlah batasan tertentu, yang nanti harusnya dia dikenakan PPN,” ujar Neilmaldrin Noor dalam media briefing secara daring di Jakarta, pada Senin (14/6/2021).

Neilmaldrin juga mengatakan, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya tidak akan dikenai PPN. Misalnya masyarakat yang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) negeri.

“Meskipun begitu, kita belum bisa menjelaskan secara detail mengenai tarif PPN tersebut. Hal itu mengingat RUU KUP masih perlu dibahas bersama DPR RI,” lanjut Neilmaldrin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Riau, Saddam Orbusti Ritonga mempertanyakan maksud dari ‘pendidikan komersial’ yang disampaikan Kementerian Keuangan.

“Apa yang dimaksud dengan pendidikan komersial itu? Apakah semua dunia pendidikan yang menerapkan biaya pendidikan itu disebut pendidikan komersial? Kalau memang yang dimaksud dengan pendidikan komersial itu seperti pengertian di atas, berarti hal tersebut adalah bentuk kegagalan pemerintah yang tak mampu menjamin pendidikan gratis kepada putra-putri bangsa,” tegas Alumnus Universitas Islam Riau itu, Selasa (15/6).

Mantan Wakil Sekretaris Umum PP IPNU itu juga mengatakan, di saat kita mengharapkan adanya pendidikan gratis demi mencerdaskan putra-putri bangsa, pemerintah justru membuat keputusan yang ngawur dengan rencananya menerapkan pajak pendidikan.

Baca Juga:  IPNU : PELAJAR ISLAM NASIONALIS MASA DEPAN BANGSA

“Saat kita berharap generasi kita mendapatkan pendidikan gratis, yang sesuai amanah para pendiri bangsa, pemerintah justru membuat rencana yang menurut kami ngawur dengan menerapkan pajak pendidikan,” pungkas Saddam.

Saddam berharap agar pemerintah mengkaji ulang wacana penarikan pajak pendidikan. Menurutnya, hal tersebut jangan sampai menjadi blunder tersendiri untuk pemerintah di masa mendatang. (Rls/Owen)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 15 =

Jangan Lewatkan