ROHUL:Riaunet.com~Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan III ( meliputi kecamatan Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam, Kunto Darussalam, dan Pagarantapah Darussalam) , dari fraksi PDIP, Zulfahmi, melalui agenda Reses DPRD Rohul masa sidang ke III tahun 2018, Rabu, 15 Agustus 2018, menjemput aspirasi masyarakat Desa Pauh kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang notabene suku aslinya adalah Suku Sakai.
Infrastruktur jalan yang belum memadai, dengan kondisi jalan Base C, membuat proses untuk menjemput aspirasi suku sakai Desa Pauh ini, membutuhkan waktu perjalanan 2 jam dari kota lama menuju desa Pauh yang letaknya jauh berada di sudut negeri ini , wilayah perbatasan Rokan hulu dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak. Padahal, jarak tempuh kota lama – Desa Pauh hanya kurang lebih 100 KM. Disepanjang jalan, terutama di desa Pauh, tampak anak sekolah SD dan SMP berjalan kaki ditengah terik dan ditengah debu yang menyelimuti sepanjang badan jalan. Sangat miris, karena debu yang terhirup akan menyebabkan kesehatan tubuh terganggu. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat disepanjang jalan hanya terlihat puluhan ribu batang sawit yang pada dasarnya adalah kebun milik perusahaan.
Berbicara tentang perusahaan, dijalan yang terdapat di dua kecamatan ini ( Kota Lama Kunto Darussalam – Desa Pauh Bonai Darussalam) banyak sekali perusahaan perkebunan,seperti PT.SJIC, PT.SAM, PT.500, PT.ANDIKA, dan lain-lain, bahkan beberapa sumur bor dan pipa aliran minyak bumi milik perusahaan Chevron juga terlihat. Namun, dimanakah perhatian para perusahaan ini terhadap masyarakat, bahkan jalan yang merupakan urat nadi masyarakat tempatan pun tak mampu diperbaiki, jangankan diaspal. Desa – desa diwilayah ini seperti belum merdeka.
Kemudian, paksanaan reses di Desa Pauh sendiri berlangsung Rabu siang, sekitar pukul 15.30 wib, dihalaman kantor desa Pauh. Anggota DPRD Rohul, Zulfahmi, disambut puluhan masyarakat Desa Pauh, yang notabene suku aslinya suku sakai, yang hidup berdampingan dengan suku batak, minang dan jawa, dn suku melayu dari kabupaten Siak, dan Kampar. Keberadaan suku sakai didesa ini hanya 250 KK dari 700 KK yang ada di Desa Pauh.
Dalam reses itu, Zulfahmi menerima sejumlah titipan aspirasi dan permohonan pembangunan dari masyarakat , diantaranya persoalan identitas penduduk seperti e-ktp, kartu keluarga. Warga pendatang yang berdomisili 4 sampai 5 tahun di desa Pauh ini belum sepenuhnya diakui pemerintah kabupaten Rokan Hulu sebagai masyarakat. Dari 4000 jiwa penduduk Desa Pauh, ada 4 ribu, hanya 1600 jiwa yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada pilgubri lalu.
Dijelaskan kepala desa Pauh, Darmen Ritonga, pemerintah kabupaten Rokan Hulu menolak mengakui 2400 jiwa lagi sebagai warganya.
“kami sudah pernah berkoordinasi dengan Disdukcapil Rohul, tapi disdukcapil menolak untuk memberikan identitas sebagai warga Rokan Hulu, jika pemberkasan pengurusan kartu keluarga dan e-ktp tidak disertai surat pindah dari daerah asalnya. Sedangkan surat pindah itu tidak mungkin dapat diambil oleh warga itu sendiri.karena sudah lima tahun berdomisili di desa pauh. Pernah kami lampirlan surat keterangan domisili dari kantor desa, tapi tidak diterima. ” keluh kades Pauh, Darmen Ritonga
Persoalan identitas, di desa yang terletak dilerbatasan ini, identitas masyarakat sangat bervariasi. Sebagian masyarakat beridentitas warga Rokan Hulu, sebagian masyarakat beridentitas warga Kampar, sebagian beridentitas warga Siak, dan sebagian warga pendatang dari sumatera utara masih memiliki identitas sumatera utara.
Tak hanya persolan identitas yang membingungkan. Akan tetapi persoan pendidikan juga terjadi timpang tindih. Di desa yang sama, yakni desa pauh, akan tetapi ada sekolah yang dibangun kabuayen Rokan Hulu, ada pula sekolah yang dibangun kabuaten Siak. Kedua sekolah berdampingan, dan terletak diwilayah desa Pauh, kecamatan Bonai Darusslam. Meski demikian, proses pendidikan dikedua sekolah itu, berjalan lancar dan damai sampai saat ini.
Berbicara lebih lanjut tentang persoalan pendidikan, di desa Pauh ini, rata rata masyarakatnya terutama usia dewasa, masih banyak yang belum bisa tulis baca, terutama warga asli Pauh suku sakai. Daerah ini masih keterbelakangan dalam hal pendidikan. Problema pendidikan saat ini juga banyak dirasakan.
SMPN 4 Bonai Darussalam yang ada di desa Pauh contohnya. Sekolah yang dibangun pemkab Rohul tahun 2009 itu, sampai sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jumlah ruang belajar siswa 3 lokal, jumlah siswanya 210 orang. Dengan kondisi ini, terjadi ketidak seimbangan antara fasilitas pendidikan dan jumlah siswa. Alhasil, harus ada siswa yang belajar di lantai, dan majlis guru tanpa ruangan, serta guru duduk dilantai.
“untuk SMPN 4 Bonai, kami membutuhkan tambahan 3 ruang belajar siswa . Saat ini, siswa anak-anak kami belajar diatas lantai, dengan memakai ruang guru. Dan ruang perpustakaan. ” jelas kepala desa pauh lagi
Tak cukup sampai disitu, warga asli Pauh, yakni Suku sakai, juga mengeluhkan persoalan air bersih. Warga menginginkan agar pamsimas yang ada di desa pauh segera diaktifkan agar rumah-rumah penduduk tidak lagi kekurangan air bersih. Pasalnya, dimusim kemarau seperti sekarang ini, air bersih di desa pauh sulit didapat. Sumur-sumur warga kekeringan. Begitu juga sungai-sungai kecil mengalami kekeringan. Warga menjadi resah, karena untuk keperluan sehari-hari saja , air sulit di dapatkan. Sejumlah warga pun mengaku sudah beberapa hari tidak mandi, karena tidak adanya ketersediaan air bersih.
Menanggapi persoalan masyarakat desa pauh ini, anggota DPRD Rohul, Zulfahmi , mengaku akan menyampaikan kondisi masyarakat pauh ini kepada pemerintah kabupaten Rokan Hulu. Tak hanya itu, zulfahmi juga siap memperjuangkan hak masyarakat Pauh di meja DPRD Rohul. [Na]
Komentar