Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution melakukan kunjungan kerja ke Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Senin (4/3/2019).
Kunjungan Menko Maritim Luhut ini dalam rangka membangun industri kelapa terpadu dan berkelanjutan, serta penyerahan sertifikat tanah kepada masayakat kabupaten Inhil.
Acara yang dipusatkan di lapangan Gajah Mada Tembilahan ini, dihadiri Bupati Inhil HM Wardan, Wakil Bupati Inhil Samsuddin Uti, Forkompinda Inhil dan ribuan peserta penerima sertifikat tanah gratis.
Bupati HM. Wardan dalam sambutannya menyatakan perekonomian kelapa dan infrastruktur merupakan program utama Pemerintah Kabupaten Inhil. “Pembangunan infrastuktur dapat memperbaiki perekomian masyarakat khususnya petani yang ada di daerah pelosok. Hari ini kita tahu bersama terjadinya penurunan harga kelapa di kabupaten Inhil, tapi Alhamdulillah kabupaten Inhil dengan perairan yang sangat luas mampu mengekspor keluar negara yaitu siput dan kerang,” ujar Bupati, Senin (4/3/2019).
Salah satu kabupaten kota yang terluar dalam sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pangan, maka dari itu dalam mensejahterakan masyarakat perekonomian melalui kelapa.
Bupati Inhil juga menyampaikan ada beberapa program yang kiranya pemerintah pusat membantu mewujudkan kannya :
- Dalam sektor Pertanian agar masyarakat inhil mampu membudidayakan hasil pertanian baik perikanan, perkebunan, pangan, dan lain-lain untuk membantu perekonomian dan agar nantinya bisa di ekspor keluar negara.
2.Hutan Mangrove terbesar dan sangat baik untuk membudidayakan kepiting dan udang galah.
- Pacuan udara yang beralokasi di Tempuling yang beroperasi hanya 1 kali dalam seminggu. Jadi harapannya pemerintah pusat bisa membantu agar beroperasi dalam 1 minggu 3 kali agar lebih mempermudah transportasi.
- Pelabuhan laut guna membantu perekonomian masyarakat.
- Pelabuhan samudra yang ada di Kuala Enok, apabila pelabuhan ini beroperasi maka bisa membantu masyarakat dan daerah lain yang akan memanfaatkannya seperti 5 kabupaten salah satunya Tanjung Jabung Barat.
Pada kegiatan ini dilakukan juga pembagian sertifikat kepada masyarakat, Menko Luhut dalam sambutan mengatakan sertifikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk legalitas tanah masyarakat, sehingga tanah masyarakat memiliki kekuatan hukum yang jelas.
“Sudah hampir 9 juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat, kebijakan ini baru ada di periode Presiden pak Jokowi. Kami berharap sertifikat bisa bermanfaat bagi masyarakat Inhil,” ujar Luhut.
Terkait dengan potensi kelapa yang dimiliki kabupaten Inhil sebagaimana yang disampaikan Bupati Inhil Wardan, Menko Luhut berjanji akan memperhatikan industri hilirnya, guna membangun industri kelapa terpadu dan berkelanjutan di Inhil.
“Kelapa bisa dimanfaatkan dengan berbagai potensi bisa mulai dari batang, daun, hingga airnya. Ini menjadi perhatian kita,” Jelas Luhut.
Usai menyerahkan sertifikat tanah menteri Luhut bersama Wagubri langsung bertolak ke Pekanbaru.(Ongko).
Komentar