PEKANBARU:Riaunet.com~Kebijakan PPKM Level 4 resmi di perpanjang hingga 9 agustus 2021 oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dan kebijakan tersebut mendapat kritik dari berbagai elemen masyarakat. Sabtu (07/08/2021).
Hendi Selwa, Sekretaris PW Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU Riau) mengatakan, Seharusnya perpanjangan PPKM Level 4 di Riau harus di lakukan dengan indikator yang jelas, ini bisa menjadi blunder bagi Riau bila tidak benar-benar dalam mengambil kebijakan yang tepat.
Tujuan PPKM level 4 kan sudah jelas untuk menekan angka penularan Covid-19 di masyarakat, tapi pada Faktanya, berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Riau, sejak diterapkan nya PPKM level 4, tren kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Riau belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana kasus harian pasien Covid-19 diatas 800-1.000 kasus perhari.
“Ini jelas menunjukan ketidak efektifan PPKM level 4 dalam mengurangi kasus Covid -19 di riau, dan kebijakan perpanjangan PPKM level 4 di Riau bisa berakibat fatal karena menyangkut keselamatan masyarakat,” kata Hendi yang juga Alumni Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UIR ini.
PPKM level 4 ini juga bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tapi juga pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat di riau.
Sejak penerapan PPKM level 4 sudah banyak membuat masyarakat menderita, mulai dari gaji tidak full lagi karena pembatasan waktu bekerja, belum lagi yang sampai di PHK, bahkan tukang parkir pun tidak bisa lagi mendapatkan uang seperti biasanya karena mereka bekerja tidak full lagi akibat pembatasan jam operasional aktivitas kantor, usaha dll.
Tempat-tempat usaha juga banyak di batasi jam operasionalnya, sehingga pendapatan berkurang dan akibatnya karyawan tidak di gaji full, bahkan sampai di PHK. Tidak hanya sampai di situ, tempat-tempat usaha yang kedapatan melanggar jam operasional juga dikenakan denda.
Belum lagi penyekatan jalan yang tujuannya mengurangi kerumunan, malah sebaliknya membuat lebih banyak kerumunan karena aktivias masyarakat menjadi terpusat pada jalan tertentu yang tidak di sekat,” ujar Hendi lagi.
Saya rasa pemerintah Provinsi Riau harus melek terhadap apa yang dirasakan masyarakat, jangan hanya mengikuti intruksi kebijakan yang di ambil pusat, tapi juga harus ada inisiatif untuk kebijakan di daerahnya.
Hendi juga mengatakan, seharusnya Gubernur Riau sebagai Pemimpin bisa menjadikan kebijakannya sebagai Problem Solver, bukan malah menjadi Troble Maker.
“Saat ini kebijakan yang di ambil pemerintah daerah Provinsi Riau bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah menjadi masalah,” imbuhnya.
Lanjut Hendi, Gubernur Riau juga seperti tidak ada solusi dan inisiatif dalam membuat kebijakan, karena Provinsi Riau hanya Copy Paste kebijakan pemerintah pusat dengan PPKM level 4 nya.
Seharusnya Gubernur Riau fokus saja terhadap program Vaksinasi serta Memfokuskan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak.
“Bukan apa-apa, saya melihat pemerintah provinsi riau saat ini hanya berani mempublikasikan data daerah penyekatan , zona covid-19 dan denda prokes, tapi tidak berani mempublikasikan juga data sebaran bantuan sosial ke masyarakat dan dampak akibat penerapan PPKM level 4,” Ungkap Hendi.
Bahkan dalam hal pelayanan publik saat ini masyarakat semakin di persulit dengan kebijakan harus menyertakan sertifikat vaksin dalam memenuhi kebutuhan dasar hak sipil, kebijakan ini jelas tidak berdasar karena amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengandung makna “Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.
Jadi Pemerintah Provinsi Riau jangan aneh-aneh lah membuat kebijakan, jangan asal buat dan asal jadi, tanpa memperhatikan dasarnya.
Yang terakhir saya ingin sampaikan, sudah cukuplah masyarakat di Riau ini menderita akibat covid-19, jangan di persulit lagi dengan kebijakan yang semakin mempersulit aktivitas masyarakat,” katanya.
Lebih baik Gubernur Riau Fokus ke pemerataan Vaksin di masyarakat daripada buang-buang anggaran demi mengukuti kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PPKM level 4.
“Buatlah kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat, dan menjadi solusi ditengah-tengah kesulitan masyarakat menghadapi covid-19,” Tutup Hendi. (rdk)
Komentar