PEKANBARU:Riaunet.com~Bupati Yopi Arianto Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pekanbaru (BPKP) Perwakilan Riau, Rabu (11/3/2020) di jalan Sudirman Pekanbaru. Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) adalah kabupaten kedua di Riau yang telah menyerahkan laporan keuangan ini.
Turut mendampingi Bupati Yopi, Sekda Inhu Hendrizal, Plt Asisten I Boby Rahmat, Kepala BPKAD Ibrahim Alimin, Inspektur Boyke Sitinjak, Kadis Sosial Nursisman, Kadis Koperasi Syahrudin.
Kedatangan Bupati Yopi disambut oleh Ketua BPKP-Riau, Thomas Ipoeng Anjarwasita, SE, MM, CSF, Kepala Sub Auditorat Riau 1 Nelson Siregar, Kepala Sub Auditorat Riau 2, Pengendali Teknis Deni Sandryanto dan Ketua Tim Arnawan Hendy Prabowo.
Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati bersama Ketua BPK Riau, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LKPD Pemkab Inhu tahun anggaran 2019.
Dalam penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Inhu Tahun 2019, Bupati Inhu Yopi mengatakan, kegiatan rutin tahunan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pemerintah daerah di Indonesia. Dan laporan ini diharapkan bukan hanya sekedar laporan rutin, namun benar-benar mampu meningkatkan kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah, terutama di Kabupaten Inhu.
Selain itu terus melakukan penyempurnaan penyajian laporan LKPD Kabupaten Inhu, tak lupa Bupati H Yopi berharap arahan dan bimbingan dari Tim Pemeriksa BPK RI dan audit yang dilakukan hendaknya secara obyektif.
“Mohon arahan dan bimbingannya agar kami dapat terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas ASN di Kabupaten Inhu,” katanya.
Bupati Yopi juga mengatakan bahwa tujuan dari pemeriksaan BPK RI yakni untuk mengetahui situasi terkini hasil pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemkab Inhu yang akan menjadi tolak ukur penilaian publik dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
“Berbagai inovasi dan terobosan pun terus dilakukan agar penggunaan anggaran benar-benar menyentuh sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Ini harus diselaraskan dan disesuaikan dengan prinsip akuntabilitas keuangan instansi pemerintah yang berbasis kebutuhan masyarakat.
“Pemkab Inhu siap bersinergi dengan BPK RI Perwakilan Riau dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Kabupaten Indragiri Hulu lebih baik lagi ke depannya,” tutup Yopi. (Adv Pemkab Inhu/ZN)
Komentar