BENGKALIS:Riaunet.com~Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat mendukung atas pelaksanaan restorasi gambut berbasis desa dan kawasan melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), mengingat program ini dapat mengintegrasikan pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya kami juga berharap keberhasilan dan pembelajaran penting restorasi gambut di lanskap 2400 ha di Desa Tanjung Leban ini melalui integrasi tata kelola air dengan pendekatan berbagi air, dan beragam usaha merevitalisasi ekonomi masyarakat hendaknya dapat juga direplikasikan di desa-desa sekitarnya.
Hal ini ditsampaikan Bupati Bengkalis sempena Soft Launching Rumah Runding Restorasi Gambut Mangrove (3RGM) Laksamana Raja Dilaut bertempat di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Sabtu (27/3/2021).
Besar harapan BRGM akan keberadaan bangunan rumah runding restorasi gambut & mangrove (3RGM) sebagai bangunan multifungsi, tidak saja sebagai pusat kegiatan riset lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai tempat konsolidasi sosial multipihak guna membangun integrasi, kolaborasi dan bersinergi dalam upaya mewujudkan tujuan utama restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dalam menyeimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi.
Pada waktu yang sama Bupati Kasmarni juga menyinggung tentang persoalan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) serta abrasi di kawasan pesisir yang secara berulang-ulang terus terjadi.
“Wilayah Kabupaten Bengkalis yang didominasi oleh lahan gambut dengan karakteristik kedalaman bervariasi serta faktor cuaca ekstrim merupakan faktor pemicu terhadap kejadian berulang karlahut. Ditambah lagi dengan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, dan kurangnya kesadaran semakin meningkatnya kejadian karlahut. Serta tingginya gelombang laut dan arus pasang surut yang terjadi di perairan sekitar selat melaka, diperparah pula dengan rusaknya ekosistem mangrove serta karakteristik daratan pantai yang umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap pengerusan oleh laut, maka perlu ditangani secara lebih serius dan terintegrasi,” jelas Kasmarni.
Kasmarni juga mengatakan, berbagai upaya telah kami lakukan sebagai respon dalam penanganan abrasi, seperti penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove, dan pembangunan turap pengaman tebing pantai. Demikan pula terkait kejadian karlahut, mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkannya dalam setiap sendi kehidupan, berbagai upaya juga telah dilakukan sebagai langkah antisipasi maupun penanganan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, membangun embung dan waduk, meningkatkan kapasitas masyarakat peduli api, serta meningkatkan koordinasi lintas sektoral.
“Semua yang telah kami lakukan, belum dapat berjalan secara optimal mengingat keterbatasan dana. Oleh karenanya kami mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat baik dalam pendanaan, maupun dukungan tenaga ahli serta aplikasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis,” kata Kasmarni. (*)
Komentar