DPRD Rohil Paripurnakan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan umum Fraksi Atas Ranperda PP APBD Tahun 2022 

Rapat di hadiri oleh 31 Anggota DPRD, juga di hadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong, Ketua DPRD Maston, Wakil Ketua 1 Abdullah, Wakil Ketua II Basiran Nur Efendi, wakil III Hamzah, Sekda, Sekwan serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rohil Abdullah tersebut menyampaikan agenda kegiatan berupa penyampaian jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022.

“Hari ini Selasa Tanggal 5 September Tahun 2023 tepat pukul 23.20, masa sidang ketiga Tahun 2023 dengan agenda pokok penyampaian jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  Tahun anggaran 2022 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum ,” kata Abdullah saat membuka rapat.

Sebelumnya, pada hari yang sama Ke- 9 fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir secara umum menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun anggaran 2022 yang diajukan oleh Bupati Rokan Hilir.

Lanjutnya,” Atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi dalam rapat paripurna DPRD sesuai tahapan pembicaraan yang diatur pada pasal 10 peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2019, Bupati memberikan jawaban tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna.” terang Abdullah.

Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Afrizal Sintong, S.IP, M.Si dalam penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 mengcapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022.

“Izinkan kami untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Terkait apresiasi yang diberikan atas opini WTP  terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih. Dan opini yang diberikan tersebut merupakan suatu gambaran kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga menjadi motivasi dan dukungan untuk mempertahankan opini tersebut pada masa yang akan datang,” kata Afrizal Sintong.

Lanjutnya,”  Untuk mendapatkan WTP tidaklah mudah, perlu kerjasama yang sinergis untuk mempertahankan WTP untuk tahun selanjutnya. Pemerintah daerah juga telah mengupayakan program-program yang tepat guna tepat sasaran bersinergi dan terukur untuk kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir.

“Berkenaan dengan tingkat pencapaian dari pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah dapat kami sampaikan yaitu mengupayakan pemantauan pengukuran kinerja secara sistematis melalui aplikasi Selena dan memonitoring kinerja setiap triwulan. Jadi 2 hal tersebut dijadikan analisa dan acuan untuk perumusan perubahan rencana kerja pemerintah daerah”. ucap Bupati.

Pemerintah daerah melalui badan pendapatan terus berupaya untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah. Melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan secara intensif melalui beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak guna mencapai dan kemandirian fisikal,” jelas Bupati.

Adapun langkah-langkah strategis yang dimaksud Bupati adalah melakukan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pajak daerah penggunaan aplikasi pajak daerah . Melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan aparatur Kepenghuluan melalui dana pembagian 10% dari penerimaan pajak dan retribusi Daerah.

Lalu melakukan review terhadap daftar penggunaan pajak parkir khususnya di lokasi pabrik kelapa sawit dan  penghapusan denda pajak serta mempertimbangkan keberadaan keberatan keberatan wajib pajak sesuai aturan yang berlaku sehingga dunia usaha dapat berjalan dengan baik.

Terkait BUMD sebagai ujung tombak dalam peningkatan PAD tentunya segenap pengurus akan berusaha untuk terus meningkatkan PAD melalui dividen. Karena pendirian BUMD adalah untuk memberikan kontribusi peningkatan PAD, mendorong perekonomian masyarakat dan daerah serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa masyarakat Rokan Hilir.

Sedangkan terkait Silva kedepannya pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran yang masih cukup rendah.

Terkait aspek belanja daerah dikatakan Bupati, pemerintah daerah akan terus untuk mengedepankan prinsip efisiensi dengan tetap pada kerangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat umum, pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara merata, tepat sasaran dengan memperhatikan prioritas dan azas manfaat terhadap perekonomian masyarakat.

Diakhir penyampaian Bupati Rokan Hilir atas jawaban pemerintah pada  pandangan fraksi ini diharapkannya dapat memenuhi jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah disampaikan.

(Irwan/Sai)