DPRD Rohil Paripurnakan Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Nota Keuangan APBD Tahun 2025

Rapat paripurna di pimpin langsung Ketua DRPD Rohil, Ilhami di dampingi para wakil ketua dan di hadiri Sekdakab Rohil Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, 32 orang anggota DPRD, para kepala OPD serta staff lainnya.

Ketua DPRD Rohil, Ilhami dalam sambutannya membuka rapat paripurna DPRD menyampaikan bahwa  berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh sekretaris DPRD dari 45 orang anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir sejumlah 32 orang terdiri dari seluruh unsur fraksi-fraksi. Sesuai pasal 149 ayat 1 huruf C peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib korum sudah tercapai dan rapat sudah dapat dilaksanakan dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

Rapat paripurna hari ini yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda terhadap nota keuangan APBD Tahun Anggaran 202. Pada rapat paripurna ketiga tanggal 14 Januari 2025, Bupati Rokan Hilir telah menyampaikan nota keuangan dan Perda tentang APBD Rokan Hilir tahun anggaran 2025.

“Adapun rencana anggaran yang diajukan adalah sebagai berikut 1 pendapatan daerah dirancang sebesar Rp. 2.328.552.580.335 dan rencana belanja daerah sebesar Rp.2.375.877.149.812 sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp.47.324.569.477. Sesuai pasal 15 peraturan DPRD Rokan Hilir nomor 01 tahun 2024 tentang tata tertib tingkat pembicaraan selanjutnya adalah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum atas ranperda yang diajukan,” kata Ilhami.

Pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap Ranperda Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan masing-masing perwakilan fraksi diantaranya Fraksi Golkar disampaikan Julianto, PDIP, Purnomo, Demokrat Jasrul Ilham, Nasdem Bahagia Rambe, PKS Herkoni, PKB Muhammad Syahbadri, F. Gabungan Reza Fahlevi.S, dan F.Gabungan Indonesia Maju Amansyah.

Julianto dari Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum fraksi partai Golkar atas Rancangan peraturan daerah terhadap nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang pada intinya Partai Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mana tetap memastikan efektivitas keberlanjutan Pembangunan Daerah dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.guna menggerakkan pembangunan yang lebih produktif di masa datang.

Kami harap pembiayaan yang dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja daerah benar-benar tercapai dengan baik. Fraksi partai Golkar mencermati bahwa kebijakan pendapatan daerah perlu dipacu oleh berbagai hal.

 “Kami ingin pemerintah daerah dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui Peraturan Kepala daerah. hal ini kami sampaikan karena masih banyak sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dengan baik,” kata Julianto .

Fraksi partai Golkar berharap bahwa rancangan APBD yang disusun dapat menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komitmen dalam mendorong perencanaan pendapatan dan belanja yang baik dan terukur berdasarkan evaluasi kebijakan.

Sementara pandangan umum dari fraksi PDIP yang di sampaikan oleh Purnomo mengatakan bahwa, setelah menimbang, mencermati dan juga mengamati secara seksama terhadap penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 maka fraksi PDIP  meminta penjelasan secara rinci terhadap rencana belanja sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati dalam nota penjelasan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.375.877.149.812.

“Hal ini menunjukkan adanya defisit sebesar Rp.47.324.569.477, kami berharap rencana yang tertuang dalam Ranperda nota kesepakatan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat mencakup seluruh aspek yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik, bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Purnomo.

Selain itu fraksi PDI-P meminta agar pemerintah daerah memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan yang wajib dan belanja mandatory spending.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada pemerintah daerah terkait kewajiban yang mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada  daerah dan atau Desa. Diharapkan pemerintah daerah untuk tetap berkomitmen terkait pelaksanaan sistem universal untuk seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir serta dapat memenyelesaikan seluruh tunda bayar yang belum terealisasi seluruhnya pada tahun 2024.

Fraksi Demokrat dalam pandangan umum nya menyampaikan terkait ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Rokan Hilir sejak beberapa tahun belakangan, untuk itu Fraksi partai Demokrat meminta kepada pemerintah agar lebih berlaku adil dan profesional dalam memberikan perhatiannya dalam pembangunan  infrastruktur khususnya peningkatan akses jalan di daerah pesisir.

Selain itu fraksi Demokrat juga mempertanyakan kepada Pemkab Rohil terkait dengan gaji tenaga honorer bulan Desember tahun 2024 lalu yang hingga kini belum kunjung dibayarkan dan meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan situasinya.