SIAK:Riaunet.com~Sejak tujuh tahun lalu, Pemkab Siak telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Aturan ini dibuat sendiri, mengingat jumlah perokok yang tidak bijak. Yaitu merokok dan membuang puntung di sembarang tempat.
Hal ini tentunya akan menimbulkan gejala penyakit bagi yang menghirup asap rokok tersebut. Tidak terkecuali untuk perokok pasif, seperti ibu hamil yang bisa berdampak pada anak dalam kandungannya.
Karna hal seperti inilah maka Pemkab Siak membuat aturan baru menjadi Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur ruang rokok di tempat umum.
“Nanti di kantor-kantor akan dibuatkan ruang khusus bagi yang merokok,” Ujar Kabag Hukum Jon Effendi, Rabu (18/12/2019).
Dijelaskannya, dalam perda tersebut, beberapa kawasan tanpa rokok adalah:
1.Fasilitas pelayanan kesehatan,
seperti. RS/ Klinik Pemerintah dan Swasta. Puskesmas, Pustu. 2. Tempat proses belajar mengajar, sprti Sekolah, Ponpes, PAUD. TK. dan perguruaan. 3.Tempat anak bermain, sprti. Penitipan anak dll. 4.Tempat ibadah, sprti Mesjid, Surau, Gereja, Kelenteng, Kuil, Pure dll 5. Tempat tempat Umum sprti. Pasar, Mall, Bioskop dll. 6. Angkutan umum,
Kenderaan dua, dan roda empat dll.
7.Tempat kerja, sprti Perkantoran pemerintah/ Swasta baik terbuka maupun tertutup. dan.8.Tempat lainnya yg ditetapkan.
Kawasan no.1 sd 4 tdk boleh merokok batas terluar pagar tidak disediakan ruang khusus merokok. Untuk no. 5 sd 7 tdk merokok didalam tempat kerja. Disediakan ruangan/ tempat khusus merokok.
Sanksinya juga tak main-main. Bagi orang, lembaga atau badan yang melanggar aturan dalam perda tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
Pihaknya telah menetapkan sanksi atau ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Setiap orang yang merokok di KTR tersebut akan beri sanksi pidana kurungan selama 3 hari atau denda sebesar 200 ribu rupiah.
Kemudian setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan atau menjual dan membeli rokok di KTR maka dikenakan pidana kurungan selama 7 hari atau denda sebanyak tiga juta rupiah. Dan setiap badan yang mempromosikan, mengiklankan atau menjual dan membeli rokok di KTR didenda paling banyak lima puluh juta rupiah.
“Adanya peraturan ini, diharapkan perokok bisa lebih bijak dalam kebiasaannya, dan semoga bisa mengurangi persentase perokok di Kabupaten Siaki ini,” Ujar kabag Hukum.
Selanjutnya, pihak Pemkab akan membentuk tim/Satgas dalam penindakan itu. Masyarakat pun dihimbau untuk bisa menindak lanjuti dari Peraturan Daerah ini. Masyarakat dapat berperan, dan ikut memiliki rasa bertanggung jawab serta berperan aktif dalam rangka terwujudnya kawasan tanpa rokok.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah dilakukan sosialisasi di awal tahun 2019. Seperti disekolah-sekolah dan di kecamatan.
Ketua Forum Anak Kabupaten Siak Asnawati, mengaku senang dengan adanya Perda KTR tersebut. Karena kata dia, Forum Anak sebagai pelopor kaum millenial sangat mengharapkan rekan-rekan sejawatnya untuk tidak merokok.
“Alhamdulillah, kami sangat senang ada Perda KTR ini, semoga para perokok segera sadar dan berhenti merokok,” Ucap Asnawati.
Beliaupun akan membagikan informasi yang telah didapat dari acara sosialisasi tersebut kepada rekan-rekan sejawatnya. (rdk)
Komentar