Rokan Hulu:Riaunet.com~Ketua Koperasi Tani (Koptan) Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Mintareja menyambut baik rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 besok yang akan melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.
Pihaknya akan menlaporkan langsung meski secara tertulis juga sudah dikirim terkait permasalahan pembagian Pola Mitra Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tak kunjung selesai.
“Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Riau khususnya kami dari Koperasi Tani Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai, karena akan banyak persoalan yang akan kami sampaikan terkait konflik Pola Mitra Dengan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL),” kata Mintareja.
Persoalan Pola Mitra antara Koptan Sialang Sakti dengan PT SSL ini sudah bertahun-tahun, dan sudah dua kali di lakukan Hearing di Lembaga DPRD dan sudah ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang lahan, namun pembagian pola Mitra juga tak kunjung selesai.
“Malah pihak Perusahaan melalui Humas PT SSL Pak Galung sudah memberikan jawaban atas permintaan pihak Koptan terkait perhitungan Pola Mitra Dengan jawaban tidak bisa memenuhi pola pembagian dan perhitungan yang di ajukan Pihak Masyarakat,” ujar Ketua Mintareja di kediamannya di Jalan Gaharu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah, Selasa (18/5/2021).
Akibat persoalan yang menahun itu, lanjut Amin dengan panggilan akrabnya, menyebabkan kemiskinan secara massif terhadap tatanan kehidupan Masyarakat khususnya Anggota KOPTAN Sialang Sakti Desa Batas lantaran perjanjian pola Mitra yang tak kunjung mendapat titik temu.
“Termasuk tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh PT SSL, otomatis hal itu, selain menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau,” tegasnya.
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara.
“Meskipun sebelumnya kita sudah layangkan Surat ke Presiden Jokowi namun kita besok akan sampaikan secara langsung agar permasalahan ini bisa selesai secepatnya, dan masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan mutu ekonominya,” kata Mintareja.
(Nst/AWI)
Komentar