Hal tersebut disampaikan ketua KPU RI, Arif Budiman rapat koordinasi nasional (rakornas) menjelang Pemilu serentak 2019, di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018). Dihadiri KPU propinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia plus sekretaris kabupaten/kota dan para komisioner dan sekretaris.KPU RI juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu, TNI, dan Polri untuk mengamankan jalannya Pemilu Serentak 2019.
Dia menyatakan menjelang pemilu serentak 2019, KPU RI selaku penyelenggara Pemilu 2019, ada beberapa hal telah dipersiapkan yaitu telah mengukur apakah anggaran sudah siap termasuk tahun 2019. Pengecekan tentang personel KPU telah disiapkan diseluruh Indonesia 3500 orang terdiri dari ketua dan anggota KPU provinsi dan kabupaten kota, dan mengukur sampai ke desa desa juga sudah siap melaksanakan tugas, distribusi Kotak suara sedang berjalan bahkan sudah ada yang sudah terima didaerah.
“Selain cetak surat suara dimulai 2 Januari 2019 nanti, juga ada penambahan waktu penyempurnaan DPT 30 hari kedepan, sampai hari ini KPU sudah siap menyelenggarakan Pemilu 2019 untuk mencari pemimpin Indonesia yang terbaik,”jelas Arif Budiman.
Menteri Dalam Negeri Cahyo kumolo, mengucapkan terima kasih kepada KPU dan jajarannya atas telaksanakan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Pilkada 2015, 2017, dan 2018 hari ini KPU kembali akan menyukseskan Pemilu 2019. Bahkan daftar caleg tetap sudah siap DPT juga sudah disempurnakan.
“Kalau data pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 masih ada 5 juta atau 3 persen lagi masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el didaerah – daerah. Hasil penelusuran dan pendeteksian ke desa desa, namun masih kesulitan mendata di kota karena tinggal di apartemen,”katanya.
Dikatakannya, lagi bahwa untuk menyelenggarakan pemilu sudah siap, tinggal menunggu putusan MA yang digugat oleh Oso anggota DPD RI, kementerian dalam negeri mulai dari pusat sampai ke Desa sudah kita himbau untuk memberikan dukungan menyukseskan pemilu dengan netral.
“Kepada TNI/Polri, Bin, Bais dan Forkopinda agar dapat memetakan kerawanan diseluruh indonesia. Tim kewaspadaan dini Pemda harus proaktif memantau daerah dalam konteks kewaspadaan dini. Partisipasi politik, lawan racun demokrasi politik uang, lawan kampanye sara dan saling hasut,”tuturnya. [MI].
Komentar