Penulis : Masri Kumar
Pekanbaru:Riaunet.com-Dengan sistem demokrasi perwakilan yang berlaku di Indonesia saat ini, rakyat setuju menyerahkan pengelolaan negara ini di pundak para anggota Dewan. Keputusan- keputusan penting, termasuk penyusunan konstitusi, yang diambil para wakil rakyat tersebut akan sangat menentukan masa depan bangsa. Karena itu, seharusnya para wakil rakyat diambil dari jiwa-jiwa terbaik dari bangsa ini.
Namun, sudahkah jiwa-jiwa terbaik bangsa ini yang mengisi posisi penentu masa depan bangsa tersebut? Kenyataannya, beberapa tahun terakhir, sosok wakil rakyat, khususnya DPR, terpuruk dan menjadi sorotan publik. Kinerja anggota DPR dinilai buruk dan bermasalah secara etika, mulai dari kunjungan ke luar negeri yang tidak jelas pertanggungjawabannya hingga pengadaan fasilitas kerja yang mewah.
Lebih memprihatinkan lagi adalah keterlibatan sejumlah anggota Dewan, yang hampir merata dari semua partai politik, dalam kasus korupsi.
Berpijak dari kenyataan itu, Pemilihan Umum 2019 diharapkan dapat menghasilkan para legislator yang lebih baik, yang betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya. Namun, sudahkah persiapan ke arah tersebut dilakukan?
Berbagai harapan kita sampaikan kepada KPU riau untuk kehidupan demokrasi jauh lebih baik dari apa yang pernah kita alami di masa lalu. Meski di masa lalu DPR diibaratkan taman kanak- kanak atau bahkan disebut juga salah satu institusi yang korup di negeri ini, tak ada salahnya kita tetap berharap adanya perbaikan di masa kini dan mendatang. Ada beberapa harapan yang perlu kita sampaikan kepada para KPU dan BANWASLU yang terhormat agar nuansa kehidupan politik yang demokratis terasa lebih indah dan bermakna.
,kita tidak ingin para anggota Dewan yang baru terjerembab ke dalam kubangan politik uang ,gratifikasi seperti yang pernah dialami oleh sebagian kecil para anggota Dewan di masa lalu yang bermuara pada persoalan kasus korupsi Kita juga tidak ingin kursi-kursi ruang sidang parlemen, baik sidang paripurna, sidang komisi-komisi di DPR,rapatrapat dengar pendapat umum, rapat-rapat panitia kerja maupun rapat-rapat panitia khusus terasa kosong sehingga menimbulkan cibiran dari masyarakat terhadap para anggota Dewan.
maka dari itu kami meminta kepada kepada KPU dan banwaslu untuk tidak memberikan keputusan kemenangan kepada dewan dewan yang terpilih yang tidak bersih, kami tidak ingin dewan perwakilan yang tersangkut dan terindikasi gratifikasi oleh KPK mendapat kan amanah menjadi wakil rakyat sampai permasalaan keikutsertaan wakil rakyat tidak terbukti ! (rls)
Komentar