Pemdes Tanjung Leban Gelar Pelatihan Kelembagaan Desa Tentang LPJOKD

Diketahui kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, yaitu Pria Gunawan, S.Sos, selaku Ahli Muda.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan administrasi pelaporan, khususnya dalam hal penyusunan LPJOKD yang transparan, tertib, dan akuntabel. Kegiatan ini diikuti oleh unsur kelembagaan desa serta masyarakat yang aktif dalam pengelolaan kegiatan desa.

Adapun yang hadir dalam kegiatan ini meliputi PJ Kepala Desa Ahmad, S.Pd, Sekretaris Desa, Ketua BPD Herman beserta anggota, jajaran staf desa, perangkat desa, ketua RT dan RW, anggota Linmas, serta seluruh lembaga desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Tanjung Leban.

Dalam sambutannya, PJ Kepala Desa Tanjung Leban, Ahmad, S.Pd, menyampaikan, pelatihan ini sangat penting untuk memastikan seluruh kelembagaan desa memahami mekanisme pelaporan yang baik dan benar.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa, terlebih saat ini setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif.”kata kades Ahmad.

“Kami berharap, setelah pelatihan ini, seluruh pengurus kelembagaan desa mampu menyusun laporan pertanggungjawaban operasional dengan lebih tertib dan sesuai regulasi. Jangan sampai ada temuan hanya karena ketidaktahuan kita terhadap prosedur.”ucapnya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada DPMD Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan dukungan penuh, serta kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu demi kemajuan desa kita.

“Maka dari itu, lanjut kades, dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh kelembagaan di Desa Tanjung Leban dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan terpercaya,”pungkasnya.

Sementara itu, narasumber pelatihan Pria Gunawan, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas lembaga desa agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan secara profesional.

“LPJOKD bukan sekadar laporan administrasi, tetapi mencerminkan tanggung jawab dan transparansi dari setiap kelembagaan yang menggunakan dana atau fasilitas dari desa. Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi kesalahan teknis dalam pelaporan,” ujarnya.

Dan juga, Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien,”imbuhnya.