INHIL:Riaunet.com-Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019 yang di laksanakan di Lapangan Mapolres Inhil, Rabu(19/9/2018) Pagi.
Bertindak selaku Pimpinan Apel pada upacara tersebut Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Inhil Komisaris Polisi Maison, S.H., dan Komandan Apel Kanit Regident Sat Lantas Polres Inhil Inspektur Polisi Dua Zharfan Edmond, S.Tr.K., dan Perwira Apel Kasat Res Narkoba Polres Inhil Ajun Komisaris Polisi Bachtiar, S.H.
Pada upacara tersebut inspektur membacakan amanat Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
”Apel Gelar Pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan. Dengan harapan Pemilu tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai. Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019, yang tahapannya tengah berlangsung saat ini. Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%. Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/survive, Didalam kacamata, kamtibmas harus meningkatkan intensitas kegiatan politik yang tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri. Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres. Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019,” Ucap Insfektur saat membacakan amanat dari Kapolri.
Selain itu insferktur juga menyampaikan pesan Kapolri agar melakukan penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan.
1. Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai.
2. Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu.
3. Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.
4. Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
6. Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
7. Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif.
Turut hadir pada apel tersebut
Bupati Inhil diwakili oleh Asisten Administrasi Umum R.M. Sudinoto, S.Sos. Ketua DPRD Kab. Inhil H. Dani M. Nursalam, S.Pi., M.Si. Komandan Kodim 0314 Inhil diwakili oleh Pasi Ops Kapten Inf. Tarmizi. Perwakilan Kajari Inhil, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan diwakili oleh Panitera H.M. Thamir, A.Md., S.H. Ketua KPU Kab. Inhil Nahrawi, S.Ag. Ketua Bawaslu Kab. Inhil diwakili Staf Ahli Fitra Edya, R.J, S.H. Dansub Den POM I/3-2 Tembilahan Kapten CPM Maihendri. Para Kabag, Kasat, Kapolsek se Jajaran Polres Inhil. Para Pimpinan OPD Kab. Inhil. Pimpinan Parpol peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Inhil. [HD].
Komentar