Pekanbaru:Riaunet.com- Senin (3/4/2020), pemerintahan Kota Pekanbaru memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB yang akan dimulai tanggal 1-14 Mei 2020.
Selama pelaksanaan PSBB periode pertama HMI cabang Pekanbaru menilai banyak kekurangan, dan terkesan Pemerintah Kota Pekanbaru setengah-setengah dalam pelaksaannya. Hal ini disampaikan oleh ketua umum HMI cabang Pekanbaru, Tommy Pradana Rezkondani Kepada media melalui whatsapp.
Tommy menyampakan ” Kami pikir Pemko sudah siap saat awal pelaksaan PSBB dengan regulasi yang tegas serta jaring pengamanan sosial masyarakat yang matang, namun nyatanya dalam pelaksanakan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan tidak mendapat bantuan sosial, dengan alasan tidak cukup atau salah sasaran”
Selain itu Tommy menilai anggaran yang digunakan Pemko saat ini tidak jelas arahnya, sebab jika untuk jaring pengamanan sosial masyarakat juga tidak terlalu terlihat pendistibusiannya.
Tommy menyoroti pada penetepan anggaran PSBB Pekanbaru, sudah ditetapkan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah provinsi sebanyak 115 miliyar dan bantuan beras dari pusat sebanyak 100 ton.
Deden Albanjarai selaku wasekum bidang Partisipasi pembangunan daerah mengatakan “kalau kita lihat jumlah KK yang menerima itu sebanyak 15 ribu paket sembako sementara data yg dirilis oleh dinas sosial ada sebanyak 40 ribu KK yg akan menerima bantuan tersebut, terbagi menjadi 15 ribu golongan orang miskin dan 25 ribu tergolong rentan miskin. Tahap awal, jelas ini yang menerima hanya 15 ribu paket karena untuk yang 25 paket tersebut akan di bantu melalui program bantuan uang tunai yang akan diberikan pemerintah pusat ke daerah, tetapi yang menjadi permasalahan pada saat ini dari banyaknya jumlah KK yang tidak mendapatkan bantuan tersebut bahkan sudah terbentuk nya kelompok RT/RW yang menolak pembagian sembako dengan dalih data yang di berikan kepada pihak Walikota dengan apa yang dikeluarkan Walikota tidak sesuai, dan mereka beranggapan itu menjadi malapetaka oleh setiap ketua RT dan RW tersebut.
Kemudian Tommy Mempertegas “kami dari HMI Cabang Pekanbaru menuntut kepada pihak Walikota Pekanbaru:
1.Meminta evaluasi PSBB tahap pertama agar untuk PSBB tahap kedua tidak menyengsarakan masyarakat.
2.Menuntut Walikota Pekanbaru segera menyelasaikan pembagian sembako anggaran tahap 1 kepada masyarakat Pekanbaru sebelum masuk pada pembagian sembako tahap 2.
3. Menuntut Walikota agar lebih peka dan peduli kepada masyratakatnya dalam pandemi covid-19
4 . Menuntut Walikota Pekanbaru agar transparasi mengenai anggaran penanggulangan covid-19 yang memakai Anggran Pendapatan Daerah Pekanbaru sebanyak 115 miliyar rupiah.
Kami HMI Cabang Pekanbaru akan terus mengawal pelaksanaan PSBB ini terkait aspek hukum, anggaran, dan dampak ekonomi sosial yang harus di selesaikan pemko tanpa praktek KKN didalamnya. (Rls)
Komentar