Jakarta:Riaunet.com- Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (PSMIP), Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR), menghadiri rangkaian kegiatan nasional KAPSIPI–ADIPSI 2026 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini mempertemukan akademisi dan pengelola program studi Ilmu Pemerintahan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Delegasi PSMIP UIR terdiri atas Assoc. Prof. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.; Assoc. Prof. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.; Assoc. Prof. Dr. Syaprianto, S.Sos., M.Si.; Assoc. Prof. Sylvina Rusadi, S.IP., M.Si.; Dr. Hidayati, S.E., M.Si.; Dr. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP. serta Dr. Pahmi Amri, S.IP., M.IP.
Rangkaian kegiatan mencakup Seminar dan Workshop Nasional Sinkronisasi Kurikulum Asosiasi Program Studi S1, S2, dan S3 Ilmu Pemerintahan se-Indonesia, Sosialisasi dan Pendalaman Kriteria Syarat Perlu Unggul Akreditasi LAMSPAK, serta Rapat Kerja Tahunan KAPSIPI–ADIPSI 2026.
Keikutsertaan PSMIP UIR menjadi kesempatan untuk memperoleh masukan mengenai pengembangan kurikulum, penguatan penjaminan mutu, serta kerja sama antar program studi. Forum ini juga membahas perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Seminar bertema Innovative Governance and Artificial Intelligence in Public Sector menghadirkan pembahasan dariProf. Dr. Muhadam Labolo, Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, dan Prof. Dr. Teguh Yuwono.
Dalam pembahasan tersebut, “kecerdasan artifisial atau AI ditempatkan sebagai alat untuk membantu pemerintah memahami persoalan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pemanfaatannya dapat mencakup prediksi kemacetan, peringatan dini banjir, serta pengolahan data untuk mendukung keputusan. Ketiga materi menekankan bahwa keberhasilan penerapan AI bergantung pada kualitas data, kompetensi aparatur, kolaborasi, dan pengawasan manusia. Inovasi perlu diuji serta dievaluasi sebelum diperluas, dengan tetap menjaga privasi, mencegah bias, dan menyediakan ruang pengaduan bagi warga. Dengan demikian, manfaat teknologi dinilai dari kemampuannya memperbaiki pelayanan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan”.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UIR, Assoc. Prof. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa forum nasional ini memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan. “Bagi kami, forum ini memberikan masukan untuk memperkuat kurikulum dan mutu akademik sekaligus memperluas kerja sama. Mahasiswa perlu memahami bagaimana teknologi, termasuk AI, dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan publik, serta bagaimana penggunaannya tetap menjaga keadilan dan hak masyarakat,” ujarnya.
Selain mengikuti pembahasan akademik dan akreditasi, perwakilan PSMIP UIR turut ditunjuk menjadi bagian dari tim pendirian organisasi profesi sektor publik. Keterlibatan ini membuka ruang kontribusi dalam penyiapan wadah yang mempertemukan akademisi dan praktisi untuk mendukung pengembangan keilmuan serta profesionalisme sektor publik.
Hasil kegiatan menjadi bahan tindak lanjut bagi PSMIP UIR dalam peninjauan kurikulum, pengayaan pembelajaran, penguatan keberlanjutan akreditasi unggul, dan pengembangan jejaring Kerjasama.(rls)
Komentar