Rohul Terbanyak Warga Miskin Di Riau, Ini Tanggapan Lintas Lembaga Dalam Diskusi Publik

Rohul:Riaunet.com-Universitas Pasir Pengaraian menggelar diskusi publik dengan tema ” 20 tahun Kabupaten Rokan Hulu masihkah kita miskin ? ” Dalam diskusi publik ini dihadirkan narasumber di antaranya Bupati Rokan Hulu H. Sukiman yang diwakili oleh sekda Kabupaten Rokan Hulu Abdul Haris, Kepala BPS Rokan Hulu Hari Prasetyo S.T M.SI, Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra ST, Akademisi dan tokoh masyarakat Profesor Doktor Irwan Effendi , kandidat PH.d Unisel Malaysia sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi UPP, Arrafiqqur Rahman S.E, M.M, mantan birokrat dan tokoh masyarakat Masperi, M.Si, dengan moderator Lufita Nur Alfiah M.SI.

Berlangsung selama 2 jam setengah di aula Universitas Pasir Pengaraian Rabu 30 Oktober 2019 dengan dihadiri perwakilan perbankan, tokoh masyarakat, anggota DPRD Rokan Hulu, bisnis, aktivis, LSM, media massa dan Mahasiwas.

Diskusi publik ini membahas tentang data yang dikeluarkan oleh BPS Rokan Hulu yang menyatakan 10, 95% masyarakat Kabupaten Rokan Hulu adalah masyarakat miskin dan dengan angka tersebut Rokan Hulu dinyatakan sebagai sebagai Kabupaten jumlah masyarakat miskin terbanyak di provinsi Riau.

Sebelum diskusi publik dimulai, panitia menyuguhkan vidio dokumenter potret kemiskinan di Rokan Hulu yang menggambarkan kondisi jalan yang rusak parah , fasilitas pendidikan yang tidak memadai, serta masyarakat yang mengeluh dalam kemiskinan karena sebagai petani hanya menghasilkan Rp1.000.000 per bulan.

Kemudian dilanjutkan diskusi publik. Kepala BPS Rohul itu,mengatakan data BPS menunjukkan angka memiskinan di Rohul sebanyak 10.95 persen. Angka kemiskinan yang tertinggi di Riau yakni Kepulauan meranti mencapai 27 persen. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, Rohul menjadi terbanyak nomor satu di Riau.

” Angka kemiskinan di Rohul sudah 9 tahun , sejak tahun 2011, selalu diatas 10 persen dari jumlah penduduk. Bahkan puncak angka kemiskinan tertinggi ditahun 2015 mencapai 11 persen lebih. Namun sebenarnya saat ini justru sudah mulai turun. Data BPS ini berdasarkan survey yang dilakukan BPS Secara Makro”, ungkap Hari.

Menurut Hari, BPS menentukan angka kemiskinan dilihat dari komponen yakni:

1. Garis kemiskinan makanan dengan standar minimal 2100 kilo kalori per kapita per hari.
2. Perbandingan dengan jumlah penduduk.

Bupati Rokan Hulu, H.Sukiman yang diwakili Sekda Kabupaten Rokan Hulu Abdul Haris, dalam kesempatan itu , mengatakan, berdasarkan Perpres 39 tahun 2019, data BPS adalah salah satu data pemerintah yang sah dan tidak diragukan keabsahannya.

Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Abdul Haris mengatakan angka kemiskinan di Rohul sudah 9 tahun berfluktuatif diatas 10 persen. Pemerintah dalam hal menekan angka kemiskinan terus berupaya membangun infrastruktur, dan melakukan program pembinaan, dan bantuan-bantuan tunai maupun non tunai untuk masyarakat miskin.

” Infrastruktur memang berjalan lamban, karena keterbatasan anggaran. Namun Pemkab Rohul hari ini sudah menggeser program pembangunan infrastruktur dari ibu kota menuju desa terbukti ditahun 2018 pemkab sudah mengaspalan jalan sepanjang 115 Km tersebar se-Rohul. Disamping infrastruktur juga ada bantuan program pemberdayaan KUBE, Bumdes, Koperasi, dan bantuan peremajaan sawit rakyat, bantuan raskin, rastra, BPJS Kesehatan, PBI/Jamkesda”, demikian Abdul Haris menjelaskan.

Menurut Abdul Haris, angka kemiskinan diRohul disebabkan lajunya pertumbuhan penduduk. Tahun 2018, pendatang di Rohul sebanyak 12.932 jiwa, yang dipekerjakan di kebun-kebun milik perusahaan. Di Riau 100 ribu penduduk pendatang tidak melapor ke pememerintah, dan pendatang yang terbanyak itu di Rohul dan Rohil.

Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra menyampaikan, Rohul sebenarnya kaya, minyak diatas, minyak dibawah. Potensi perkebunan sawit seluas 758 ribu ha, perkebunan karet 52 ribu ha. Namun masyarakatnya miskin karena daya beli yang lemah, harga barang naik, sementara upah kerja masih standar.

Dosen UPP, Arrafikur Rahman memandang pemkab belum serius mengangani soal kemiskinan oleh pemerintah. Dari hasil penelitiannya, Arrafikur Rahman, program pemberdayaan dari pemerintah salah satunya KUBE, masih tingkat keberhasilannya hanya 30 persen akibat kurangnya pengawasan dan evaluasi. Sedangkan program pemberdayaan ini sangat perlu diawasi karena cara yang benar mengangkat ekonomi masyarakat.

Dari sisi ilmuan, prof. Irwan Efendi mengatakan, penyebab kemiskinan yakni:

1. Rendahnya keterampilan skiil.
2. Penguasaan SDA oleh para kapitalis
3. Infrastruktur usaha tidak ada.

” Pemerintah yang baik hanya mewarnai pembangunan 20 persen, hanya membangun jalan dan jembatan sisanya dibangun swasta.” ujar Prof.Irwan Efendi.

” Angka kemiskinan di Rohul terbanyak di Tambusai, Tambusai Utara, Kunto Darussalam, dan Rokan IV Koto”, Tambahnya.

Mantan birokat , Masperi mengatakan kemiskinan ada yang datang akibat kebijakan pemerintah yang kurang berberpihak kepada masyarakat.

” 5 tahun lalu pembangunan tersentral ke ibu kota pasir pengaraian, sehingga masyarakat terabaikan. Namun ketika pemerintah saat ini memprogramkan membangun desa, 1 desa 1 km aspal, maka itu sudah benar. Namun kurang bijak karena secara fungsi jalan sepanjang 1 km itu tidak akan dapat dinikmati masyarakat secara maksimal untuk usahanya.

Salah satu panelis, dari Bank Riau Kepri mengatakan tahhn 2019, pertumbuhan ekonomi masyarakat Rohul 2 persen.

Melalui diskusi publik ini,solusi yang ditawarkan kepada pemerintah dalam mengentas kemiskinan yakni:

1. Anggota Fraksi PKS DPRD Rohul, Rusli S.Ag, menyodorkan solusi, kemiskinan dapat diminimlisir dengan Subsidi Silang CSR Perusahaan.
2. Pemberdayaan tenaga kerja lokal di setiap perusahaan, sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Prof.Irwan Efendi menyarankan agar menggali potensi SDA yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Salah seorang dosen di UPP, Arrafikurrahman, menyarankan pemeeintah perlu menggalakkan progran pemberdayaan.
5. Masferi menyarankan pemerintah harus membuat kebijakan mengurangi kemiskinan yang terencana 1 persen setahun dan tertuang dalam RPJMD.

Rektor UPP, Dr.Adolf Bastian M.Pd, mengatakan diskusi publik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengupas tuntas masyarakat miskin di Rohul dan penyebabnya. Kemudian dari diskusi ini diharapkan melahirkan solusi untuk pengentasan kemiskinan di Rohul.

” Diskusi ini baru awalnya saja. Masih akan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut dengan mengundang bakal calon Bupati Rohul yang menyatakan maju pada Pilkada Rohul 2020. ” pungkas Adolf, Rektor Universitas Pasir Pengaraian.(Mita).