INHIL:Riaunet.com-Terdapatnya beberapa versi kepengurusan di tubuh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pertanda bahwa peran Pemerintah sekarang ini sangat lemah dalam melakukan pembinaan.” Ujar Ketua dpd KNPI kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Propinsi Riau, Hidayat Hamid terkait dinamika terkini di tubuh induk organisasi kepemudaan tersebut, Rabu.(9/1/2019).
“Ironisnya Pemerintah dalam hal ini Menkumham dan Menpora tidak nampak jelas perannya untuk ikut serta mempersatukan kepengurusan DPP KNPI hingga terjadi tigalisme bahkan mungkin lebih dari tingkat pusat dan hingga ke daerah,” ungkapnya.
Hidayat mengatakan, kita juga sangat menyayangkan mungkin akibat dari persoalan ini, kepengurusan dpd knpi Riau sekira sdh setahun masa periodenya berakhir dan sudah di carateker tidak ada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dpd knpi Riau.
Sehingga hal ini berpengaruh kepada dpd knpi kabupaten yang ada di Riau, yang periodenya berakhir tidak bisa melaksanakan Musda karena tidak adanya kepengurusan knpi Riau yang defenitif untuk melegalkan secara de facto dan de jure nantinya, “tegas Hidayat .
Saya berharap kepada dpd knpi kabupaten se Riau untuk dapat bermusyawarah dan mufakat kiranya dpd knpi Riau kedepan tetap 1 (satu) versi di Riau dan tidak ada salahnya minta petunjuk dan arahan Gubernur Riau.
“Perlu kita ingat Pemuda juga bagian dari Pilar Pembangunan yg perlu di perhatikan, fasilitasi dan di ikutsertakan dalam setiap rencana-rencana strategis…!!! [rls].
Komentar