BENGKALIS:Riaunet.com~Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis menggelar rapat koordinasi dan evaluasi percepatan penanganan Covid-19, di Ruang Rapat Dang Merdu, Kantor Bupati Bengkalis, Senin (4/5/2020).
Rapat tersebut dipimpin oleh Plh. Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bengkalis H Heri Indra Putra, yang dihadiri Wakapolres Bengkalis Kompol Rony Syahendra, Kasdim 0303 Bengkalis Mayor Inf Dedyk Wahyu Widodo, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis H. T. Zainuddin, Inspektur Rafiardi Ikhsan, Kepala Pelaksana BPBD Tajul Mudarris, Kepala Dinas Sosial Hj. Martini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indra Gunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yuhelmi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Johansyah Syafri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hermanto Baran, Sekretaris Dinas Perhubungan Zul Asri.
Pelaksanaan rapat dilakukan dengan menerapkan Physical Distancing ini membahas terkait perkembangan dan apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan Covid-19 ini.
Seperti bantuan langsung Tunai yang telah turun pada masyarakat di tiap Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 17.870 KK, yang diterima masyarakat, anak panti asuhan, rohaniawan yang meliputi ustadz, pendeta, biksu, ghorim, guru MDTA dan pekerja informal yang terdampak Covid-19, serta anak yang tinggal di dalam LKSA Panti Asuhan.
Berdasarkan laporan kelurahan dan masyarakat setempat bahwa masih ada beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan, dan hingga saat ini akan ditindak lanjuti, adapun penambahan yang dilakukan sebanyak 7.085 KK.
Bantuan tersebut berupa bantuan uang tunai sejumlah Rp. 600.000 setiap KK perbulan, selama 3 bulan terhitung dari bulan April.
Bagi anak yang tinggal di LKSA akan menerima sebesar Rp. 200.000 perjiwa, selama 3 bulan.
Dana tersebut, bisa diambil berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Riau Kepri untuk tiap kelurahan, jadi masyarakat tidak perlu datang ke Bank Riau Kepri, melainkan nanti akan dihubungi oleh pihak kelurahan setempat.
Untuk bantuan langsung tunai pada Desa, saat ini sedang dilakukan pengecekan dan penginputan data.
Selain itu juga, untuk pelaksanaan pasar murah, sedang dipersiapkan dan sedang menunggu proses pencairan dana. Untuk pasar murah ini, nantinya warga harus membayarkan sejumlah uang, baru bisa mendapatkan paket sembako yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, karena ini sifatnya pasar, bukan bantuan, dan itu sudah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya terkait jalur perbatasan, Kabupaten Bengkalis telah mendirikan checkpoint diantaranya di Perbatasan Duri-Siak, Bandar Laksamana-Dumai, Posko Rupat Utara di Tanjung Medang, Posko Rupat di Tanjung Kapal, Posko Perbatasan Siak-Siak Kecil,
Masih terdapat satu checkpoint yang belum didirikan, yakni di Ketam Putih.
Hingga saat ini, masih ada beberapa kapal yang bersandar pada pelabuhan tersebut, dan dari Dinas Perhubungan telah menegaskan agar kapal tersebut hanya boleh bersandar di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana, agar bisa dilakukan pengecekan kesehatan.
Pelabuhan Roro di Bengkalis saat ini mengalami frekuensi penurunan penumpang hingga 60 persen, dan sampai sekarang, pelabuhan tersebut tetap akan beroperasi seperti biasa akan tetapi hanya akan dilayani oleh dua kapal, dan memprioritaskan angkutan logistik, barang, minyak, gas, sembako.
Dalam rapat tersebut, Heri mengingatkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam gugus tugas agar bisa melakukan yang terbaik untuk pemberantasan dan pemutusan rantai Covid-19.
“Apalagi saat ini di Bengkalis telah terdapat 4 orang yang positif Covid-19, maka dari itu, kita harus bergerak cepat, dan harus cepat mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi pencegahan penyebarannya,” katanya.
Beliau juga menginginkan kepada seluruh tim gugus tugas untuk tetap bersinergi dan kompak, serta terus melakukan komunikasi, dan tetap memperhatikan keluarga di rumah.
“Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, seluruh Kabupaten/Kota telah menjadi zona merah, maka dari itu, Provinsi Riau kini telah mempersiapkan penerapan PSBB pada setiap Kabupaten/Kota dan persiapannya telah mencapai 80 persen,” imbuhnya. (Cok)
Komentar