Rohul:Riaunet.com-Melanjutkan tahapan pembicaraan tingkat pertama dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Pemkab Rohul, setelah Paripurna pemndangan Umum Fraksi DPRD Rohul pada 25 Februari 2019 lalu, DPRD Rokan Hulu Selasa,12 Maret 2019 , sekitar pukul 14.00 WIB , kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Rokan Hulu tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda, yaitu Ranperda Perlindungan Perempuan, Ranperda Ketertiban Umum dan Ranperda Mesjid Paripurna.
Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul, Zulkarnain S.Sos, dihadiri Bupati Rokan Hulu yang diwakili Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Abdul Haris, 25 anggota DPRD Rohul, dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Rohul.
Dalam paripurna itu, Sekda Kabupaten Rokan Hulu menjawab pemandangan umum fraksi DPRD Rohul yang disampaikan pada Paripurna sebelumnya, yakni pemandangan umum dari fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicara Hj.Nur Zahara, fraksi Golkar oleh Kasmawati, PDIP oleh Sumiartini, Gerindra oleh Novliwanda Ade Putra, Nurani Sejahtera oleh Baihaqi Adhdhuha, PAN oleh Emilyadi, Nasdem oleh AlI Imran.
Adapun Jawaban Bupati Rokan Hulu yang dibacakan Sekda Kabuaten Rokan Hulu terhadap pemandangan umum ke-7 Fraksi DPRD Rohul yakni sebagai berikut:
Tentang Ranperda Perlindungan Perempuan, pemerintah Kabuaren Rokan Hulu melalui Ranperda ini merencanakan perlindungan bagi perempuan. Melalui aspek kelembagaan, pemkab Rohul sejak tahun 2012 sampai 2018 telah memiliki lembaga yang berfungsi melindungi perempuan dan anak yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang melibatkan 31 unsur yang wajib terlibat untuk melindungi perempuan dan anak. Disamping itu, jelas Abdul Haris, sedang daam proses pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Terkait Ranperda Ketertiban Umum, pemerintah berencana meningkatkan ketertiban umum , seperti penertibn pengemis, penyalahgunaan Intenet, penggunaan Android bagi pelajar pada jam belajar, serta permasalah ketertiban umum lainnya. Untuk menjalankan Ketertiban Umum ini sendiri sesuai pp no 10 tahun 2009, sudah menjadi fungsi Satpol PP.
Terkait Ranperda Mesjid Paripurna, Pemkab Rokan Hulu merencanakan mengembangkan program religius di negeri seribu suluk ini dengan membentuk mesjid paripurna di tingkat Kabupaten dan di masing-masing kecamatan. Mesjid Paripurna yang dimaksud yakni mesjid yang mampu menjalankan disamping fungsinya sebagai tempat ibadah, juga mampu menjadi pusat pembinaan masyarakat , serta dapat menyokong ekonomi masyarakat.
” Ketiga Ranperda ini pada umum sangat penting bagi masyarakat Rohul. Ranperda perlindungan perempuan , Ranperda Ketertiban Umum berguna untuk bagaimana ketertiban umum bisa ditata, tertib dan masyarakat tidak terganggu oleh aktifitas yang tidak dibutuhkan. Sedangkan Ranperda Mesjid Paripurna dibutuhkan untuk pembiayaan mesjid paripurna yakni mesjid yang memiliki program ibadah, sosial dan pendidikan yang terpusat di sebuah mesjid.” Ungkap Sekda Kabuaten Rokan Hulu, Abdul Haris.
Pimpinan Paripurna , yang merupakan Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Golkar, Zulkarnain menyampaikan, usai paripurna penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi ini, tahapan selanjutnya akan dibentuk 3 Panitia Khusus ( Pansus ) untuk membahas masing-masing Ranperda.
” Setelah ini akan kita agendakan pembentukan Pansus, dan setelah pensus terbentuk, baru memasuki tahap pembahasan.” ungkap Zulkarnain.
Ditanya terkait ada target untuk menyelesaikan pembahasan jelang pileg, Zulkarnain menjawab tidak ada target. Pembahasan akan dilaksanakan dengan normal, tanpa terpengaruh aktifitas politik menjelang pileg 17 April 2019. (Mita/Galeri)
Berikut Galery Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD Rohul, dan Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Rohul :
Komentar