Rohul:Riaunet.com- Hearing Komisi III DPRD Rohul dengan Pengurus Cabor Koni Rokan Hulu terkait kontroversi pengurus cabor dengan pengurus inti Koni Rokan Hulu. Senin (07/02/2022) di DPRD Rohul.
Hearing ini dibuka oleh Ketua Komisi III DPRD Rohul, Ali Imran Fraksi Nasdem dan dihadiri oleh Budiman lubis ketua SPSI, Firdaus fraksi Demokrat, Hasmeri Yulinawati Fraksi golkar, zulfahmi fraksi PDIP, Mahmud Fraksi PKS, M.Ilip Fraksi P3 dan pengurus cabor yang hadir dijelaskan oleh Dedi Pontri Sekretaris Forum Komunikasi Koni Rohul adalah cabor persirosi, cabor Papsi, cabor Posi, Cabor Sepak Takrau Junaidi, Tenis Meja Afdal, cabor Perbasi Joni Ervan, dan cabor PRSI Samsul. Turut hadir juga Kadisdikpora, Ibnu Ulya.
Ali Imran Menjelaskan Beberapa hari yang lalu menerima surat mengenai persoalan dan dinamika yang ada pada Koni Rokan Hulu. Hearing hari ini sebagai bentuk penindaklanjutan surat undngan tersebut.
“Hari ini kita belum hadirkan pengurus inti Koninya, karena kita ingin mendalami dulu permasalahan yang ada tentunya dengan landasan data yang lengkap sehingga hal ini tidak menjadi isu panas saja” Kata Ali Imran Ketua Komisi III DPRD Rohul.
Ramses, ketua Forum Komunikasi Koni Rohul menjelaskan permasalahan yang ada di Koni Rohul Hari ini, tidak ada perhatian koni secara langsung terhadap prestasi di Cabor, Tidak ada nya RAT selama 2 tahun ini, kurangnya perhatian koni terhadap cabor-cabor baik dalam pendaan maupun fasilitas latihan, porkab tidak terlaksana, dana untuk pelatih setiap tahun itu seharusnya di terima sudah hampir 4 tahun itu tidak dikucurkan dan sekali dikucurkan dana yang di terima hanya untuk anggaran 6 bulan, dan setiap masukan dari cabor tidak pernah di gubris.
“kami kecewa terhadap pengurus koni hari ini. 38 pengurus koni itu kemana? Kenapa hampir habis jabatan baru muncul dan peduli dengan cabor-cabor” kata ramses.
Selanjutnya Ibnu Ulya, Kadisdikpora menjelaskan tugas dan tupoksi Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga hanya pada O2SN, OSN, dan lain-lain. Menyangkut dengan Koni, Disdikpora hanya bersifat verifikasi laporan perencangan program kerja. Sepengetahuan Disdikpora, anggaran Koni tahun 2021 dikucurkan sebesar 600 juta dan di tahun 2022 dikucurkan 600 juta serta 100 juta khusus untuk MPC.
Diakhir pelaksanaan Hearing, para pengurus Cabor yang hadir berharap ketua Koni Rokan Hulu di Plt kan. Menanggapi hal tersebut Ali Imran selaku ketua komisi III akan mengundang Ketua dan pengurus Inti Koni, BKAD, Inpektorat, Disdikpora, dan pengurus cabor. Setelah itu, baru dikeluarkan rekomendasi sesuai penyelesaian masalah ini nanti. (Riaunet.com/Na)
Komentar