Inhu:Riaunet.com – Penolakkan pengesahan APBD-P oleh DPRD Inhu dapat mengabatkan Listrik Padam di perkantoran Pemkab Inhu.
Wakil Bupati Inhu Khairizal mengatakan, tidak disahkannya APBD Perubahan tahun anggaran 2018 oleh DPRD berdampak ke kegiatan pemerintah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kini mulai kesulitan dalam beraktivitas.
Selain itu, listrik PLN kini juga terancam padam di perkantoran Pemkab Inhu, Karena anggaran yang diplotkat untuk pembayaran listrik di masukan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2018. Dimana pembayaran untuk satu bulan berkisar antara Rp900 juta sampai Rp1 miliar.
“Untuk mengatasi persoalan itu, supaya listrik tetap menyala tiga bulan ke depan, kita akan mencarikan solusinya,” ujar Khairizal kepada wartawan Selasa 3/10/2018 .
Dikatakan, Pemkab Inhu sudah mencari solusinya agar listrik tidak padam di perkantoran pemkab. Karena kalau listrik padam, tentunya kinerja pemerintah akan lumpuh.
listrik merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran kinerja pemerintah,” ujar nya [ZN].
Komentar