LSM Acheh Future Desak Pemerintah & DPRA Segera Bahas RAPBA. 2019 

Langkah desakan ini dilakukan sangat beralasan oleh LSM AF yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh.

“Pemerintah dan DPRA harus segera melakukan pembahasan APBA, dimana selama ini banyak realisasi program bangunan fisik terkendala akibat faktor alam. Sehingga merugikan rakyat Aceh,” kata Ketua Umum Lembaga Acheh Future, Razaly Yusuf (foto) dalam siaran persnya kepada mefia Selasa (30/10/2019).

Menurutnya, akibat tersendatnya realisasi program dari berbagai instansi Pemerintah selama ini di kerjakan tidak maksimal dan berimbas terhadap kualitas bangunan diragukan, contohnya, proyek sauran Irigasi (drainase), pengerasan jalan, Bangunan Talud, beronjong dan sebagainya.” ungkap Cekli sapaan Razaly Yusuf.

Dijelaskan pula, bahwa kualitas proyek tidak akan bermutu jika dikerjakan pada masa musim hujan atau pada saat cuaca ekstrim dan rawan bencana alam.

“Kita sering melihat selama ini, akibat faktor alam realisasi program dari dinas dan pihak terkait selalu terlambat, hingga proyekpun dikerjakan buru- buru bahkan ada yang terancam gagal pengerjaan nya. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah dan DPRA.”ujarnya lagi, pemerintah dan DPR Aceh sudah seharusnya memproritaskan kepentingan umum, ini sudah menjadi pengalaman kita setiap tahun.” ketusnya.

Tokoh muda pemerhati sosial di Aceh Timur, Masri,SP saat media ini diminta tanggapan nya terkait hal tersebut mengatakan, konsekuwensi Pergub APBA 2018 berimplikasi daya serap anggaran lemah, di samping pengesahan anggaran terlambat, sehingga menyebabkan realisasi proyek jadi lamban.  Bahkan terkesan pengerjaannya terburu-buru, hingga akan berpengaruh kualitas bangunan.

“Untuk kedepan, kepada pemerintah, agar pengesahan anggaran untuk tahun-tahun mendatang, pengesahan anggaran bisa di percepat sesuai waktu hingga daya serap anggaran signifikan,”jelasnya.

Sambungnya lagi,   jika tidak tiap tahun anggaran aceh terjadi silva besar-besaran, sehingga sangat merugikan Aceh untuk mengejar ketinggalan pembangunan dalam berbagai sektor.

“Oleh karenanya,  Pemerintah dan instansi pengawasan lainnya seperti  konsultan pengawas, inspektorat, anggota DPRA, kejaksaan dan polisi harus memaksimalkan pengawasan dalam proses pengerjaan proyek fisik dan non fisik, agar proyek tersebut di kerjakan sesuai spek,”harapnya. [MI].