SIAK:Riaunet.com~Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin, ikuti kegiatan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020 secara Virtual. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati di seluruh Indonesia.
Usai acara, Jamaluddin mengatakan bahwa Presiden menyampaikan komitmen pemerintah terkait rencana aksi Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Siak termasuk 200 Kabupeten/Kota yang peduli terhadap HAM.
“Untuk Provinsi Riau sendiri, ada lima Kabupaten / Kota, yaitu Kabupaten Siak mendapat kategori peduli, dan empatnya lagi Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Kota Pekanbaru dalam kategori hampir peduli. Jadi Kita yang kategori tertinggi,” kata Jamal, Kamis (10/12/2020).
Kedepan pemerintah sedang menyiapkan rencana peraturan pemerintah tentang Rencana Aksi Nasional HAM periode ke lima, yakni di tahun 2021-2025.
“Yang menjadi tugas kita kedepan untuk melaksanakan rencana aksi ini, yang terdiri dari kepedulian kita terhadap HAM diantaranya kaum perempuan, disabilitas, dan distanting. Inilah target kita yang harus kita usahakan kedepan, kemudian tentu saja ini akan kita evaluasi nanti terhadap OPD yang terkait masalah ini,” kata Jamal lagi.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa masalah kebebasan beribadah masih terjadi di berbagai daerah. Ia meminta agar aparat di pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
“Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat dan daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak,” imbuhnya.
Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur juga harus di dedikasikan untuk prasarana panduan HAM. Dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
“Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stanting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau terluar. Dan juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, kita telah membentuk komisi nasional disabilitas yang berorientasi pendekatan HAM,” ujarnya. (rdk)
Komentar