Ketua KPPA Aceh, Tgk.M.Harun,S.Sos dalam sambutannya menyebutkan, menjelang  Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tensi politik semakin tinggi. Semua partai politik inten melakukan komunikasi dan berbagai persiapan menyambut pesta demokrasi yang hampir bersamaan.

Menghadapi pemilu 2019, kata dia, Partai Aceh mempunyai kewajiban untuk menjaga kesepakatan MOU Helsinki serta butir-butirnya. Ia berharap kepada pengurus KPPA yang telah dilantik dan tetap berkewajiban untuk memberikan semagat dengan menjaga PA ini bersama-sama sebagai simbol penerus perjuangan bangsa Aceh.

“Kepada pengurus yang telah dilantik ini harus berkomitmen dalam bekerja memenangi partai Aceh di ajang Pemilu 2019, Dan juga seluruh kader yang bertarung pada pemilu 2019 untuk terus mensosialisasi program-program partai Aceh pada masyarakat,”imbaunya.

Selain itu ia meminta, kepada para caleg-caleg  legislatif baik dari partai lokal maupun partai nasional dalam mencari simpatisan masyarakat.

“Jangan coba -coba melecehkan MOU dan UUPA simbol ini lahir berkat perjuangan bangsa Aceh dan harus dijaga bersama,” jelas dia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) H Muzakir Manaf mengatakan bahwa pada tahun 2022 atau 2024 Pemerintah pusat mewacana keinginan perubahan sistem pemilihan Walikota/Wakil, Bupati/Wakil dan Gubernur dari pemilihan langsung menjadi pemilihan lewat DPRK. Saat ini dikuasai oleh Partai Aceh dan saat ini tinggal bagaimana para anggota dan kader bergerak dilapangan.

“Kita harus bergerak dan bekerja keras untuk capai 50 persen plus satu suara, prioritaskan seluruh daerah Aceh, atur strateginya untuk bisa meraih terget kita adalah menang di Pileg dan Pilpres. Kita harus tahu pada 2019 pasangan Prabowo – Sandi adalah kader utama Partai Gerindra. jadi kita harus berjuang penuh untuk pasangan Prabowo – Sandi,” pungkas Mualem sapaan Muzakir Manaf.

Mualem menjelaskan, bahwa proses pemilihan untuk calon legislatif (caleg) berbeda pada surat suara yang digunakan pada pemilu sebelumnya. Dalam surat suara tidak ada gambarnya hanya memuat nama dan nomor caleg.

“Dalam pemilihan nanti, jika masyarakat mendukung  caleg maka coblos .nama atau nomornya,”ujar dia.

Untuk itu, dia menegaskan, bahwa pada pemilu 2019 Partai Aceh tidak bekerjasama atau berafiliasi dengan partai politik  lain dalam pemilihan DPRA dan DPRK.

“Saya mengimbau untuk para kader partai Aceh untuk selalu mengingat dan menjalankan wasiat Wali Naggroe Almarhum Tgk Hasan Di Tiro,”harapnya.

Pengukuhan KPPA Aceh Utara ditandai dengan penyerahan bendera Ketua KPPA Pusat, M.Harun S.Sos kelpada Ketua KPPA Aceh Utara, M.Dahlan Ishak.

Pengurus KPPA Kab. Aceh Utara yang dilantik berdasarkan surat keputusan KPPA  nomor 014/KPTS-KPPA/I/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Struktur dan Pengurus Komite Pemenangan Partai Aceh pada Pemilihan legislatif 2019 di wilayah Kab. Aceh Utara.

Adapun susunan pengurus struktur Pengurus KPPA Aceh Utara yaitu Ketua pelaksana, M.Dahlan Ishak, Wakil ketua I Fauzi Yusuf (Sidom Peng), sektaris H.Zulfadli,SE, Wakil sektaris H.Fatani dan Bendahara H.Mansur (Guechik Mansur), Wakil Bendahara I, Taufik AR (Alue Ie Puteh) dan dilengkapi beberapa bidang lainnya. [MI].