SIAK:Riaunet.com~Secara Virtual, Bupati Siak Alfedri sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019, dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak yang di selenggarakan melalui video conference, langsung dari Ruang Bandar Siak Live Room Lt II Kantor Bupati Siak, Senin (13/7/2020).
Ranperda ini merupakan amanat Undang-undang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 320 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak.
Yang pelaksanaannya melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Siak, dimana tahun ini di gelar secara virtual sebagai langkah antisipatif bersama antara pemerintahan eksekutif, dan legislatif Kabupaten Siak guna mencegah penyebaran covid-19.
Bupati Alfedri dalam sambutannya menyampaikan keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019, sehingga untuk kesembilan kalinya Kabupaten Siak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Alhamdulillah sudah sembilan tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Siak berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni sejak 2011 hingga 2019,” kata Alfedri.
Ini merupakan keberhasilan kita bersama dalam pengelolaan anggaran guna tercapainya program pembangunan yang merata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak.
Alfedri juga memaparkan laporan realisasi anggaran tahun 2019 yang berupa gambaran umum hasil pemeriksaan BPK-RI.
“Pendapatan Daerah dalam tahun 2019 dianggarkan sebesar 2,112 trilyun rupiah lebih dengan realisasi sebesar 2,225 trilyun rupiah lebih atau sebesar 105,36%. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 238,067 milyar rupiah dengan realisasi sebesar 264,366 milyar rupiah atau 111,05%, Pendapatan Transfer sebesar 1,808 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 1,898 trilyun rupiah atau 104,97% dari target,” paparnya.
Bupati juga menyebutkan, Anggaran belanja pada APBD tahun 2019 setelah perubahan sebesar 2,249 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 2,087 trilyun rupiah atau sebesar 92,81% dari target.
Selain itu, Bupati Alfedri juga menyampaikan pembiayaan Daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Tahun Anggaran 2019, penerimaan pembiayaan daerah 289,225 milyar yang digunakan untuk menambah defisit anggaran sebesar 136,594 milyar rupiah sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 136,594 milyar,” jelasnya.
Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran berjalan sebesar 289,342 milyar rupiah sehingga di akhir tahun anggaran 2019, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 427,835 milyar rupiah” jelasnya.
Bupati juga menjelaskan mengenai beban anggaran Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2019.
“Pada tahun anggaran 2019, beban Pemerintah Kabupaten Siak sebesar 1,938 trilyun rupiah lebih dengan rincian, Beban Belanja Pegawai sebesar 691,625 milyar rupiah, beban persediaan sebesar 101,515 milyar rupiah, Beban jasa sebesar 436,441 milyar rupiah,Beban pemeliharaan sebesar 86,711 milyar rupiah, Beban perjalanan dinas sebesar 87,037 milyar rupiah,” kata Alfedri.
Kemudian Beban subsidi sebesar 7,170 milyar rupiah, Beban hibah sebesar 32,604 milyar rupiah, Beban bantuan sosial sebesar 34,730 milyar rupiah, Beban penyusutan sebesar 274,793 milyar rupiah, Beban penyisihan piutang sebesar 4,403 milyar rupiah,serta Beban transfer sebesar 151,844 milyar rupiah dan Beban lain-lain sebesar 29,559 milyar rupiah” bebernya.
Di akhir sambutannya, Bupati Alfedri menyampaikan Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan di bandingkan tahun sebelumnya.
“Ekuitas awal tahun 2019 sebesar 5,932 trilyun rupiah, Surplus Laporan Operasional (LO) sebesar 398,726 milyar rupiah. Dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar 50,179 milyar rupiah.sehingga jumlah keseluruhan ekuitas akhir tahun anggaran 2019 sebesar 6,381 trilyun rupiah lebih”, jelasnya.
Bupati Alfedri mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang di sampaikannya, merupakan wujud implementasi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Siak.
Alfedri juga berharap agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun 2019 ini, sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,untuk dapat segera dibahas guna di tetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Rapat Peripurna DPRD secara virtual kali ini di pimpin oleh Androy Aderianda, wakil ketua DPRD dari fraksi partai Gerindra, rapat juga di hadiri oleh Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin, Asisten I Setda Kabupaten Siak Hendrisan, Ketua DPRD Kabupaten Siak Azmi, dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. (rdk)
Komentar