Aceh Utara:Riaunet.com~Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf membuka kegiatan pelatihan administrator pengelola SP4N-Lapor! sekaligus meluncurkan Tim Koordinasi tingkat Kabupaten, Selasa (28/6/2022).
Kegiatan itu berlangsung di aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon, difasilitasi oleh lembaga United States Agency for International Development (USAID), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Aceh Utara.
Turut hadir sejumlah pejabat setempat, di antaranya Asisten III Sekdakab Drs Adamy, MPd, Staf Ahli Bupati Ir Saifullah, Kepala BKPSDM Syarifuddin, SSos, MAP, dan Site Manager Aceh USAID Dewa Gumay. Sedangkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Hardjono menghadiri secara daring dan ikut memberikan sambutan pada acara tersebut.
Ketua Panitia Penyelenggara Fuad Cahyadi, SSTP, MSi mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) atau SP4N-Lapor! berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
“SP4N-Lapor! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya,” katanya.
Untuk memperkuat pengembangan SP4N-Lapor! secara nasional, lanjut Fuad, Kantor Staf Presiden, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Ombudsman RI telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Sinergi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada 9 September 2021.
“Dalam menjalankan Nota Kesepahaman tersebut, telah diambil langkah-langkah pengembangan. Dengan SP4N-Lapor masyarakat bisa mengadukan dan menyampaikan aspirasi apa saja kepada pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, Site Manager Aceh USAID Dewa Gumay dalam sambutannya mengatakan, SP4N-Lapor! itu merupakan bagian dari program USAID dalam tatakelola lingkungan yang berkelanjutan. Program itu diluncurkan di empat provinsi di Tanah Air, salah satunya adalah Provinsi Aceh. Di Aceh dipilih tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
“Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan USAID saat ini tengah menjalankan Proyek Sustainable Governance Across Regions (Segar) untuk tahun 2021 – 2025,” katanya.
Proyek Segar, kata dia, adalah aktivitas untuk tatakelola lingkungan berkelanjutan berbasis wilayah, yang bertujuan untuk memperkuat tatakelola lingkungan yang inklusif, bertujuan untuk memajukan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan dan penggunaan lahan berkelanjutan.
“Melalui program ini diharapkan mampu mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca. Program ini melibatkan multisektor yang bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat meningkatkan pembangunan secara seimbang, mencakup pengembangan ekonomi dan sumber mata pencaharian yang inklusif,” jelas Gumay.
Lalu apa hubungannya dengan SP4N- Lapor ? Menurut Gumay, persoalan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan persoalan yang dominan dilaporkan oleh masyarakat kepada pemerintah selaku pembuat regulasi dan pengambil kebijakan. Oleh karenanya, sangat urgen dibentuknya Tim Koordinasi SP4N-Lapor! untuk mewadahi pelaporan dimaksud.
“Untuk itu, pihaknya telah membentuk aplikasi ‘Lapor Pasee’ untuk wilayah Aceh Utara dan memberikan pelatihan untuk calon admin. “Kita harapkan ‘Lapor Pasee’ ini dapat berfungsi dan bekerja maksimal, harus dapat dipakai sebagai salah satu ukuran kinerja. Semoga tidak stagnan dalam penerapannya,” harap Gumay.
Hal senada juga disampaikan oleh Agung Hardjono, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, yang memberikan sambutan secara daring. (ZN)
Komentar