BENGKALIS:Riaunet.com~Rapat antara masyarakat dan pihak Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning terkait permohonan izin penggunaan lahan untuk parkir Masjid Al Quro berlangsung tegang. Permasalahan yang telah diajukan sejak lama itu hingga kini belum juga menemui kejelasan, bahkan di lokasi telah dipasang plank larangan.
Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat kantor induk PT Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Rabu (22/4/2026), dengan dihadiri unsur perusahaan dan perwakilan masyarakat.
Ketua Masjid Al Quro yang juga imam, Rusdianto, menyampaikan kekecewaannya atas sikap perusahaan yang dinilai tidak memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa kebutuhan lahan parkir merupakan kepentingan jamaah, terutama saat pelaksanaan salat Jumat, dan bukan untuk kepentingan pribadi.
“Ya, untuk proposal sudah lebih kurang dua tahun kami ajukan. Namun hingga sekarang tidak ada kabar terkait permohonan izin pinjam pakai lahan untuk area parkir tersebut,” ujar Rusdianto.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Muhammad Rafee yang akrab disapa Pak Haji Rafi dari Fraksi PKS Dapil II, menyuarakan kritik keras dalam rapat tersebut. Ia menilai komunikasi antara pihak Pertamina dengan pusat tidak transparan dan terkesan berlarut-larut tanpa hasil.
H. Muhammad Rafee menegaskan bahwa masyarakat tidak memaksa keputusan, namun menuntut kejelasan. Ia mempertanyakan sikap perusahaan yang dinilai tidak adil, karena di sejumlah titik lain di lahan Pertamina justru terdapat bangunan dan aktivitas yang diizinkan, sementara permohonan parkir masjid tidak kunjung disetujui.
“Kalau memang tidak boleh, katakan tidak boleh untuk semua. Tapi kalau ada yang boleh, kami minta dijelaskan dasar dan mekanismenya. Jangan ada kesan pilih kasih,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lamanya proses yang sudah berjalan hingga hampir dua tahun tanpa kepastian, meski proposal dan komunikasi telah berulang kali dilakukan. Bahkan, ia menyebut akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk DPR RI, jika tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan.
“Yang kami minta sederhana, surat resmi komunikasi ke Dumai atau Jakarta. Itu akan menjadi dasar kami melangkah. Jangan dibiarkan mengambang,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina melalui General Affair (GA), Iswandi, menjelaskan bahwa kewenangan terkait penggunaan lahan berada di tingkat pusat, yakni Pertamina Persero. Ia menyebut pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi, namun hingga saat ini belum menerima keputusan resmi.
“Kami di tingkat operasional tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Namun komunikasi sudah kami lakukan dan saat ini kami masih menunggu jawaban dari pihak pusat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut secara lebih intensif, dengan target dalam waktu dekat sudah ada kejelasan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Insyaallah dalam waktu dekat, paling lambat minggu depan, kami upayakan sudah ada jawaban sesuai dengan permintaan yang disampaikan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Molyono, yang juga bagian dari pihak Pertamina Patra Niaga, menegaskan komitmen perusahaan untuk bersikap profesional dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Secara profesional, kami bersama rekan-rekan di Pertamina akan secepatnya menindaklanjuti persoalan ini agar dapat segera menemukan solusi yang jelas dan tidak berlarut-larut,” tegas Molyono.
Namun pernyataan tersebut tetap memicu reaksi dari peserta rapat, yang menilai pihak lokal seharusnya tidak hanya menunggu, tetapi juga aktif memperjuangkan kepastian bagi masyarakat.
Tokoh masyarakat Pakning Asal, Ujang Effendi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut kepentingan umum dan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Senada, Ketua Forum Peduli Masyarakat dan Pemuda Kecamatan Bukit Batu, Saiful Bahari, meminta agar Pertamina tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat ring satu, terlebih terkait fasilitas ibadah.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning, di antaranya Humas, GA Iswandi, Molyono, Yadi dan kepala sukuriti Sutrisno di ikuti a. Dari pihak masyarakat hadir anggota DPRD Bengkalis H. Muhammad Rafee (Pak Haji Rafi), Ketua Masjid Rusdianto, Ketua Panitia Pembangunan Jaswir, tokoh masyarakat Ujang Effendi, Ketua Forum Saiful Bahari, Ketua SMSI Erwin Syahputra, anggota PWI Andi Paris, serta perwakilan masyarakat lainnya.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan konkret terkait izin penggunaan lahan. Masyarakat berharap ada langkah nyata dan sikap adil dari pihak perusahaan agar persoalan yang telah berlarut-larut ini segera menemukan titik terang.
(Andi)
Komentar