Bengkalis:Riaunet.com~Serangkaian aksi penggeledahan KPK di beberapa tempat pada tahun 2018 ini di kota Bengkalis sepertinya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kabupaten Bengkalis Riau sampai hari ini.
Diskusi publik mengenai KPK tidak ada henti-hentinya, kondisi ini tidak hanya berlansung di kota Bengkalis saja bahkan meluas ke masyarakat Riau secara umum, bahkan mungkin juga di luar provinsi Riau.
“Tiga kali KPK memijakkan kakinya di kota Bengkalis tapi tetap saja masih belum memberikan hasil yang di harapkan, mayoritas masyarakat di bikin heran dan bertanya’tanya sebetulnya KPK ini jujur atau tidak dalam mengemban tugas yang di amanahkan negara, seperti kata salah seorang tokoh masyarakat kecamatan bantan Bengkalis kang misri.
“Misri juga mengutarakan tempat-tempat yang menjadi aksi KPK di kota Bengkalis waktu itu, dalam tiga tahap berawal dari penggeledahan di Kantor Bupati Bengkalis, sasarannya ruang kerja Bupati dan ruang kabak umum, berikutnya datang yang kedua melakukan penggeledahan di kantor DPRD dan kantor PUPR Bengkalis dalam waktu yang bersamaan, seterusnya untuk yang ketiga kalinya di Kediaman Rumah Dinas Bupati sendiri.
“Pada penggeledahan yang ketiga inilah KPK menemukan secara lansung uang tunai senilai Rp 1.9 Miliar di Rumah Dinas Bupati, yang kita ketahui juga amril mukminin selaku Bupati posisinya sedang berada di rumah ketika itu, dan juga di pondopo Rumah Dinas tersebut sedang ada acara pembagian bonus atlet olahraga oleh KONI Bengkalis ungkap misri meyakininya.
Dalam hal ini kata misri’ kita tidak mau bicara banyaklah, dan kita juga tidak mau menggurui KPK, karena KPK di mata masyarakat tentunya memiliki kemampuan lebih, dalam penanganan kasus korupsi, yang jelas menurutnya semua alat bukti sudah di tangan penyidik, jadi jangan bermain tempo lagi, segeralah sudahi persoalan ini di meja hukum, harapnya.
“Disebutkan misri, apalagi sebagian besar masyarakat kabupaten Bengkalis belakangan ini seperti sudah hilang rasa pada Bupati amril mukminin, beliau di nilai tak punya kemampuan baik untuk jadi seorang pemimpin, yang seharusnya bisa menjadi perekat bagi rakyatnya pun tidak juga, padahal ia yang kita kenal dulunya cukup santun tapi tidak dengan sekarang ini ketika telah menjadi Bupati.
Lanjudnya’ Amril mukminin berubah total, ia di pandang menjadi pemimpin yang lupa diri, angkuh dan otoriter, di tambah lagi amril juga tak bisa menerima kritikan dari rakyatnya, jika ianya bijak, meskinya apapun itu seharusnya tetap di jadikan sebagai masukan yang bersifat membangun, ini malah berbeda semua diangapnya musuh, akibat dari sikapnya itulah, kata misri’ kini masyarakat lansung tak memberikan rasa hormat lagi terhadap dirinya sekarang ini.
“Misri juga mencontohkan hal yang seharusnya tidak pantas juga terjadi, ini di saksikan dan dilakukan oleh ribuan orang pada waktu itu secara spontan dan serentak, tepatnya pada hari senin malam selasa ( 16/7/2018 ) ketika melaksanakan acara dakwah ustad Abdul somad dalam rangka HUT Bengkalis.
“Sebelum Ustad Abdul somad ( UAS ) menyampaikan tausyiahnya, pada malam itu, terlebih dahulu Bupati amril mukminin menyampaikan sambutannya dan seketika itu juga kerumunan masyarakat yang hadir meneriakkan suara pertanda tidak simpatinya, dengan seruan Huuuuuuu…!! secara serentak oleh ribuan masyarakat yang hadir, sebetulnya hal ini tidak akan terjadi, jika pemimpinnya di sukai oleh rakyatnya, ungkap misri.
Masih misri’ walaupun masih bisa diartikan positif karena masyarakat mungkin sudah tidak sabar lagi menunggu ceramah Ustad Abdul somad, akan tetapi jika masyarakat masih memiliki rasa segan dan hormat tentunya peristiwa seruan itu tidak mungkin terjadi, karena mungkin masyarakat masih suka dengan Bupatinya, tapi kenyataan yang terjadi malah sebaliknya dan ini fakta pada malam itu.
“Nah kondisi ini menurut misri mestinya juga dapat dijadikan atensi pertimbangan,tidak hanya KPK saja tapi juga pihak hukum lainya untuk buka mata, bahwa realitanya seorang amril mukminin itu sudah tudak adalagi positifnya di mata sebagian besar masyarakatnya, negeri ini semakin terpuruk di bawah kepemimpinannya, pencitraannya juga semakin tercoreng dengan ulahnya sendiri.
“KPK mau menunggu apalagi referensi yang bisa di jadikan tolak ukur untuk pendukung di luar dari data subtansinya cukup jelas, ayo sudahilah derama Rp 1.9 Miliar itu secepatnya, kami seluruh elemen masyarakat sangat mendukung KPK melakukan ketegasan hukum agar kasus uang sitaan ini segera terselesaikan serta memiliki kekuatan hukum yang bersifat Final, pinta misri. [rom/tim].
Komentar