Aceh Utara:Riaunet.com-Polres Aceh Utara,  Propinsi Aceh  melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpadu Mantap Brata 2018 di halaman Mapolres setempat, Rabu (19/9/2018).

Apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin, S.IK. Turut dihadkri oleh Bupati Aceh Utara; Ketua DPRK Aceh Utara, Dan Brjgif 25/siwah, Dandim 0103 Aceh Utara, Dan Denpom 1 / Iskandar Muda Aceh Utara, Dan lanal Aceh Utara, Dan Dat radar 231 Lhokseumawe; Dan ki Paskhas Lhokseumawe, Daden B Pelopor sat Brimob Polda Aceh;l Ketua Panwaslu Aceh Utara, Ketua KIP Aceh Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Utara, Kasat pol PP/WH Aceh  Utara, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Utara, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Kepala Damkar Aceh Utara, Ketua PMI Aceh Utara, ketua RAPI, Ketua KNPI Aceh Utara, Ketua Senkom Aceh Utara, Ketua Kwarcab Pramuka Aceh Utara,  Wakapolres Aceh Utara,  para pejabat utama Polres Aceh Utara, para perwira, brigadir dan peserta apel  serta para tamu undangan lainnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin,S.IK mengatakan, apel tersebut dilaksanakan di seluruh jajaran Polri dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personel, sara dan prasarana sebelum diterjunkan melaksanakan pengamanan. Dengan demikian PSU Pilwalkot, Pileg, Pilpres 2019 dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai.

“Pemilu 2019 ini dinilai memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan secara serentak,” kata Kapolri

Dalam kacamata kamtibmas, ujar Kapolres, perhelatan politik ini akan memunculkan kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait  lainnya  akan  menggelar  operasi  kepolisian  terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri.

“Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan premventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres,”ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Kapolres mengatakan Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.Berbagai potensi  kerawanan  telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan

“KeberhasilanTNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam pengamanan pemilu 2014 serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019,”katanya.

Sebelum menutup amanat ini, Kapolri akan menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan, diantaranya perkuat  soliditas  dan  sinergisitas  TNI  dan  Polri  guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai; Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu;

Kemudian, Kedepankan   langkah   proaktif   dengan   mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini; dan Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Selanjutnya,  Gelorakan   deklarasi   Pemilu   damai   di   masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu; Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi;

Serta lakukan   penegakan   hukum   secara   profesional   dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif. [MI].